Peraturan

  1. 11 Tahun 2019: Perubahan atas UU 18 Tahun 2002: Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  2. 03 Tahun 2016: Paten
  3. 28 Tahun 2014: Hak Cipta
  4. 11 Tahun 2014: Keinsinyuran
  5. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara
  6. 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
  7. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen
  8. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
  1. 8 Tahun 2020: Perubahan atas PP no. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  2. 13 Tahun 2015: Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013
  3. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. 58 Tahun 2013: Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  5. 32 Tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
  7. Pedoman pelaksanaa Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
  8. 37 Tahun 2009: Dosen (146KB pdf62KB doc/zip)
  9. 48 Tahun 2008: Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
  10. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  11. 41 Tahun 2006: Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
  12. 20 Tahun 2005: Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  13. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
  14. 23 Tahun 1949: Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universitas
  1. 131 Tahun 2018: Perubahan Kedua atas Perpres no 32 Tahun 2016: tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti
  2. 106 Tahun 2017: Kawasan Sains dan Teknologi
  3. 10 Tahun 2016: Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada PTN Baru
  4. 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Penjelasan Setkab di SINI
  5. 13 Tahun 2015: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  6. 116 Tahun 2014: Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  7. 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  8. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
  1. Kepmendikbud No. 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
  2. KepmenRistekdikti No. 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau
  3. Kepmenristekdikti No. 525.a/M/Kp/IX/2015 Tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Tertentu Kepada Pejabat Di Lingkungan Menristekdikti
  4. Kepmen no. 492.1/M/Kp/VIII/2015 tentang Klasifikasi dan Pemeringkatan PT di Indonesia Tahun 2015, lampiran
  5. Kepmen no. 377/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Tugas Pengawasan Intern Pemerintah di KemRistekDikti
  6. Kepmen no. 195/M/KP/IV/2015 tentang Penetapan Logo KemRistekDikti dan lampirannya
  7. Kepmen no. 144/M/Kp/IV/2015 tentang Perubahan Nama Domain Ristek dan Dikti
  8. 053 Tahun 2012 : Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  1. 0293/MPK.A/PR/2014: Pelaksanaan Instruksi Mendiknas 2 Tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan.
  2. 1 Tahun 2013 IM: Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  3. 2 Tahun 2011: Pengelolaan Data Pendidikan
  1. Permendikbud no. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
  2. Pemendikbud no. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  3. Permendikbud no. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  1. Permenristekdikti no. 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 dan Lampiran
  2. Permenristekdikti no. 30 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
  3. Permenristekdikti no. 49 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia
  4. Permenristekdikti no. 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
  5. Permenristekdikti no. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dan Lampiran
  6. Permenristekdikti no. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PTN
  7. Permenristekdikti no. 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi
  8. Permenristekdikti no. 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan dan Lampiran
  9. Permenristekdikti no.10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kemenristekdikti
  10. Permenristekdikti no. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kemenristekdikti dan Lampiran
  11. Permenristekdikti no. 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Prodi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (PSDKU), membatalkan Permendikbud no.20 Tahun 2011
  12. Permenristekdikti no. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 pada PTN
  13. Permenristekdikti no. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS
  14. Permenristekdikti no. 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di ingkungan Kemenristekdikti. Lampiran 1Lampiran 2
  15. Permenristekdikti no. 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti
  16. Permenristekdikti no. 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti dan Lampiran
  17. Permenristekdikti no. 90 tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara
  18. Permenristekdikti no. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti
  19. Permenristeldikti no.74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi PTN BLU, LampiranFormat
  20. Permenristekdikti no.69 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan SBK 2016, Lampiran
  21. Permenristekdikti no. 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kemenristekdikti
  22. Permenristekdikti no. 65 Tahun 2016 tentang gelar Doktor Kehormatan
  23. Permenristekdikti no. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
  24. Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  25. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
  26. Permenristekdikti no. 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenristekdikti
  27. Permenristekdikti no. 59 Taun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kemenristekdikti dan Lampiran
  28. Permenristekdikti No. 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenristekdikti
  29. Permenristekdikti No. 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembanguan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan kemenristekdikti, Lampiran
  30. Permenristekdikti No. 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti
  31. Permenristekdikti no. 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenristekdikti
  32. Permenristekdikti No. 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti
  33. Permenristekdikti no. 53 Tahun 2016  tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan di Kemenristekdikti, Lampiran 1 dan 2Lampiran 3
  34. Permenristekdikti No.52 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
  35. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemenristekdikti, Lampiran
  36. Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
  37. Permenristekdikti No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  38. Permenristekdikti No.  39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
  39. Permenristekdikti No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tendik Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada 35 PTN Baru
  40. Permenristekdikti No. 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti
  41. Permenristekdikti No. 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur
  42. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi (Menghapus Permenristekdikti no. 87 Tahun 2014)
  43. Permenristekdikti No. 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti, dan Lampiran
  44. Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
  45. Permenristekdikti no.12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan Lampiran
  46. Permenristekdikti No.11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi
  47. Permenristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
  48. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum dan Lampiran
  49. Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran
  50. Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
  51. Permenristekdikti no.51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti no. 20 Tahun 2015)
  52. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS
  53. Permenristekdikti no. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  54. Permenristekdikti no. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN
  55. Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
  56. Permenristekdikti no. 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemristekdikti
  57. Permenristekdikti no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
  58. Permenristekdikti no. 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi
  59. Permenristekdikti no. 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungn Kemenristek & Dikti, Lampiran 1Lampiran 2 dan Lampiran 3
  60. Permenristekdikti no. 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
  61. Permenristekdikti no. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti
  62. Permenristekdikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
  63. Permenristekdikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran
  64. Permenristekdikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti
  65. Permenristekdikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
  66. Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
  67. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  Format pdf: Salinan Peraturan BersamaLampiran 1-2Lampiran 3Lampiran 4-12
  68. 154 Tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampirannya
  69. 139 Tahun 2014 (zip) tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
  70. 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  71. 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  72. 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
  73. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  74. 93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran
  75. 92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya
  76. 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan
  77. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
  78. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  79. 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  80. 83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan
  81. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
  82. 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  83. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
  84. 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
  85. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
  86. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  87. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
  88. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
  89. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  90. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
  91. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
  92. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  93. 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
  94. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
  95. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi
  96. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi
  97. 08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
  98. PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran
  99. 110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  100. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012
  101. 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013
  102. 107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)
  103. 105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  104. 99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud
  105. 96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan
  106. 95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan
  107. 94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan
  108. 93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa
  109. 91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  110. 89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
  111. 88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
  112. 87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
  113. 85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
  114. 84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
  115. 83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi
  116. 82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  117. 80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal
  118. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
  119. 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
  120. 62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru
  121. 55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya
  122. 52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI
  123. 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  124. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota)
  125.  46 Tahun 2013 tentang Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen
  126. 42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis
  127. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 201265 Tahun 201264 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)
  128. 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
  129. 17 Tahun 2013 tentang Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Lampiran
  130. 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  131. 7 Tahun 2013 tentan Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya
  132. 6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)
  133. 5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini
  134. 4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013
  135. 01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
  136. 76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya
  137. 75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya
  138. 74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan
  139. 73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013
  140. 72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia
  141. 69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  142. 60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  143. 59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini
  144. 58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)
  145. 42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  146. 41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
  147. 40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini
  148. 37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
  149. 36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012
  150. 33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
  151. 32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  152. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)
  153. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A 2B , 3A 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini
  154. 14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012, Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012
  155. 13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya
  156. 10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya
  157. 08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri
  158. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  159. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)
  160. 50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  161. 48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
  162. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009)
  163. 44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  164. 38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 0102 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011
  165. 26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
  166. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah
  167. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
  168. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia
  169. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
  170. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
  171. 06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
  172. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
  173. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
  174. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014
  175. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional
  176. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  177. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  178. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan
  179. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  180. 21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  181. 20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
  182. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  183. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan
  184. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  185. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
  186. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
  187. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  188. 70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
  189. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
  190. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  191. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  192. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  193. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
  194. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus
  195. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
  196. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  197. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (PermendiknasLampiran ILampiran IILampiran IIILampiran IVLampiran VLampiran VI).
  198. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  199. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  200. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan
  201. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  202. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
  203. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)
  204. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  205. 76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  206. 62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  207. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas
  208. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar
  209. 57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi
  210. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU
  211. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas
  212. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
  213. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS
  214. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
  215. 18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  216. 16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
  217. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
  218. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi

 

  1. Edaran MenDikBud no. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan
  2. Edaran MenDikBud no. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Edaran MenRistekdikti no. 01/M/SE/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Dosen yang Berkualifikasi S1
  4. Edaran MenRistekdikti no. 2/M/SE/IX/2016 tgl 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi
  5. Edaran MenRistekDikti no.105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
  6. Edaran MenRistekDikti No. 17/M/I/2015  tanggal 22 Januari 2015 Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), Lampiran 1Lampiran 2
  7. Edaran MenRistekDikti no. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implimentasi Permendikbud no.49, 73,95, 154 Tahun 2014 dan Tindak Lanjut Pelaksaaan Evaluasi Kembali
  1. Keputusan Sekjen no. 07/SJ/Kp/V/2015 tentang Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015 dan Lampiran
  2. Keputusan Sekjen no. 05/SJ/Kp/V/2015 tentang TIM Teknis Pengembangan Taman Sains dan Teknologi KemRistekDikti
  1. Keputusan Sekjen no. 07/SJ/Kp/V/2015 tentang Panduan Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri Tahun 2015 dan Lampiran
  2. Keputusan Sekjen no. 05/SJ/Kp/V/2015 tentang TIM Teknis Pengembangan Taman Sains dan Teknologi KemRistekDikti
  1. Kepdirjen Belmawa No.116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.
  2. Kepdirjen Belmawa No. 641.3/B/SK/2015 tentang Bentuk Dan Spesifikasi Blangko Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Tenaga Kesehatan
  3. 28/DIKTI/Kep/2014 tentang Penetapan Satuan Biaya Penyelenggaraan UKMPPD Tahun 2014-2015 dan Lampirannya
  4. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014 – 2015
  5. 25/DIKTI/Kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
  6. 15/DIKTI/Kep/2013 : Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk Penelitian
  7. 71/DIKTI/Kep/2012 : Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d/h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013
  8. 70/D/T/2010: Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  9. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
  10. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  1. Perban No. 2 Tahun 2020: Instrumen Suplemen Konversi
  2. Perban No. 3 Tahun 2020: Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi
  3. Perban No. 4 Tahun 2020: Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT
  4. Perban No. 7 Tahun 2020: Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Doktor
  5. Perban No. 5 Tahun 2021: Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
  6. Perban No. 8 Tahun 2021: Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
  7. Perban No. 11 Tahun 2021: Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal
  8. Perban No. 12 Tahun 2021: Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik
  9. Perban No. 13 Tahun 2021: Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur
  10. Perban No. 1 Tahun 2022: Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT
  11. Perban No. 6 Tahun 2022: Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional
  12. Perban No. 7 Tahun 2022: Prosedur Pengusulan Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
  13. Perban No. 8 Tahun 2022: Instrumen Akreditasi Program Studi pada  Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer
  14. Perban No. 9 Tahun 2022: Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer
  15. Perban No. 10 Tahun 2022: Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer
  16. Perban No. 14 Tahun 2022: Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
  17. Perban No.17 Tahun 2022: Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal
  18. Perban No.18 Tahun 2022: Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal
  19. Perban No.19 Tahun 2022: Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri
  20. Perban No.21 Tahun 2022: Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
  21. Perban No.22 Tahun 2022: Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi
  22. Perban No.23 Tahun 2022: Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
  23. Perban No.24 Tahun 2022: Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer
  24. Perban No.27 Tahun 2022: Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi
  25. Perban No.28 Tahun 2022: Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri
wpChatIcon